Bandar
Lampung- Elemen gerakan Mahasiswa Lampung sepakat mengkritik
kinerja dewan kota maupun propinsi. Dalam pandangan mereka kinerja para dewan
patut dipertanyakan dan jauh dari harapan masyarakat. Mahasiswa menganggab para
anggota dewan malas dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan masalah
rakyat. Dan cenderung hanya jadi mesin penampung aspirasi rakyat tanpa memberikan solusi yang
nyata.
Pernyataan
itu disampaikan Ketua PMKRI Bandar
Lampung Valentinus melalui sambungan teleponnya karena sedang menghadiri
Kongres di Surakarta. Menurut nya kinerja dewan memang belum maksimal bahkan
kerja mereka tidak jelas arah dan tujuannya untuk kepentingan masyarakat. “Masih
banyak dewan yang mangkir untuk ngantor, memboroskan anggaran, dsb. Seharusnya
mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini (segai anggota dewan –red) untuk
membuat peraturan peraturan yang berguna untuk pembangunan di Masyarakat, namun
pada kenyataannya kesempatan ini hanya dijadikan ajang penumpukan kekayaan
pribadi dan kelompok semata” ungkapnya.
Ketika
di dimintakan pendapatanya tentang apa yang harus dilakukan Mahasiswa untuk
menekan para Dewan agar dapat produktif dan benar-benar menjadi representasi
wakil rakyat dia menyatakan bahwa “Mahasiswa sebagai fungsi strategis atau
kontrol strategis semestinya dapat berperan memonitoring dan mengevaluasi kerja
dewan. Mahasiswa jangan hanya jadi kupu kupu ( kuliah pulang kuliah pulang).
Mahasiswa harus menggiring kebijakan kebijakan publik. Mahasiswa merupakan
control strategis. Karena itu mahasiswa dapat melakukan berbagai kegiatan misal
dengan diskusi diskusi dan sharing tentang kebijakan kebijakan yang dibuat para
penguasa” demikian ucapnya berapi api.
Dia
menyarankan kepada para dewan untuk tidak diam saja. Dewan harus turun dan
terjun langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. Jangan hanya ketika reses saja
mereka turun, tapi semestinya siap setiap saat. “ Lakukan dialog kepada elemen-elemen
masyarakat dan buat jaringan lintas sektor dengan elemen-elemen masyarakat”,
ujarnya lagi. Dia menambahkan “Dewan
harus membuat kebijakan yang tidak diskriminatif, kebijakan yang dibuat harus
berdasar pada pancasila dan UUD 1945”. Dan yang terakhir dia menyarankan Dewan
harus disiplin masuk Kantor.
Pernyataan
yang senada juga dingkapkan oleh Ketua Eksekutif Wilayah LMND Lampung Isnan
Subki ketika ditemui langsung di sekretariat LMND Jalan Zainal Abidin Pagar
Alam tepat berseberangan dengan KMC (Kedaton Medical Center). Mahasiswa Unila
fakultas MIPA jurusan Matematika ini mengatakan bahwa kinerja DPR kita ini
memang jauh dari maksimal. “Menurut saya DPR kita memang malas untuk ngantor.
Diantara struktur pemerintahan kita antara Eksekutif, legislative dan
Yudikatif, legislatiflah yang paling pemalas”. Ungkapnya dengan nada santai. Sambil
menghabiskan sebatang rokok dia melanjutkan “Kenapa saya katakan begitu karena
kita lihat saja berapa banyak sudah UU atau perda yang sudah dihasilkan DPR untuk
Kota Bandar Lampung? Masih sangat sedikit sekali dan belum memadai buat masyarakat
lampung. Perda perda yang dihasilkan cenderung tidak pro rakyat”. Lanjutnya
lagi aktivis mahasiswa yang berasal dari Desa Braja Sari Way Jepara Lam-tim ini
menambahkan “Contoh kongkritnya lihat statistik kasus buruh Nestle Panjang,
buruh hanjung tidak ada yang menggembirakan yang dilakukan oleh wakil rakyat
kita”. Apa yang disampaikan para buruh tidak ada yang diselesaikan oleh para
anggota DPR inspirasi mereka hanya ditampung saja tanpa memberikan solusi.
Nyatanya buruh buruh Nestle tetap dipecat.” Dengan nada yang tetap lugas dia
mengungkapkan DPR kita saat ini hanya banyak ngomong tapi tidak ada realisasi
kerjanya.” Ada laporan betul dari masyarakat tapi eksekusi persoalan masyrakat
itu tidak ada”. Menurutnya Mahasiswa sudah banyak menyerukan tentang pendidikan
gratis untuk masyarakat namun tidak ada bukti kongkritnya, mahasiswa sudah
bicara tentang pemberantasan buta huruf mahasiswa sudah bicara banyak masalah
namun mereka tetap cuek saja. Isnan sepakat dengan anggapan masyarakat bahwa
DPR kita memang memiliki kinerja yang musti di evaluasi dan layak
dipertanyakan.
Menurut
Isnan untuk memperbaiki kinerja anggota dewan harus ada evaluasi berkala, yang
pertama evaluasi kedisiplinan kerja yang kedua hasil kerja itu diukur dari apa
yang disampaikan masyarakat dan mampu diselesaikan oleh mereka. Ketika
ditanyakan apakah perlu para anggota dewan mendapatkan semacam seminar atau
pelatihan bagi para anggota dewan dia menjawab “ menurut saya justru terkesan
lucu, seandainya bila para anggota dewan itu tidak mampu mengemban tugasnya ya
sebaiknya mundur saja ganti yang lain”tegasnya.
Tidak
jauh berbeda perwakilan dari GMKI Melki Sihombing mahasiswa Teknokra jurusan
Manajemen informatika 2008 yang juga menjabat Ketua Komisariat Tapis Berseri
(KOMTABI) GMKI cabang Bandar Lampung menyatakan bahwa sepakat bila kinerja
dewan dalam kacamata mereka sangat buruk dan patut dipertanyakan. Menurut
mereka Anggota Dewan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada
kepentingan rakyat.”Ketika pemilu mereka kampanye mencari simpati masyarakat
tapi ketika sudah duduk di dewan mereka lupa dengan janji janjinya” katanya
datar. Rakyat hanya jadi pelengkap penderitaan dan kembali hanya menjadi
korban.
Melki
menyarankan buat anggota dewan untuk segera introveksi diri “Mereka itu kan
sudah tua seharusnya mereka malu dengan rakyat dan banyak banyak beribadah
sajalah” katanya dengan nada keras. Kata kata tersebut dilontarkannya ketika
ditanya pendapatnya mengenai apa yang harus dilakukan para dewan untuk
memperbaiki kinerjanya.
Muhtar
Fredi Mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan kuliahnya di
Universitas Bandar Lampung dan saat ini juga menjabat ketua SRMI (Serikat
Rakyat Miskin Kota) Bandar Lampung juga
sependapat dengan pernyataan diatas menurutnya anggota dewan jangan turun
ketika reses saja. Dewan harus selalu peka dengan persoalan-persoalan rakyat
kecil. “ Untuk para anggota Dewan Sering-seringlah berdiskusi melibatkan
masyarakat” demikian komentarnya ketika duhubungi melalui telepon selulernya.
(FERRY SUSANTO)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar