A2P3 Minta Gubernur "Minta Maaf"

Bandar Lampung, Editor- Setelah berlarut larutnya persoalan tuntutan Asosiasi Angkutan Pengemudi Pelabuhan Panjang (A2P3) yang tidak kunjung dipenuhi. A2P3 membuktikan ancamannya untuk nglurug ke DPRD provinsi. Dengan membawa 35 truk fuso dan kurang lebih seratusan massa mereka melakukan konvoi dari pelabuhan menuju lapangan korpri di depan halaman DPRD Provinsi Lampung. Dengan membentangkan sepanduk besar bertuliskan “Para Anggota DPR (Dewan Pengkhianat Rakyat) dan Kepala Daerah Lintah Darat Mana Janjimu”, mereka menggelar orasi yang dipimpin kordinator aksi Agus Saprudin.

                Setelah cukup lama berorasi akhirnya 10 orang perwakilan A2P3 yang dipimpin Agus Saparudin diterima berdialog di ruang komisi IV yang dihadiri dari beberapa anggota komisi IV yang dipimpin Yandri Nazir dan beberapa perwakilan dari Dinas Perhubungan, sementara dari pihak perwakilan Apindo, Adpel, Pelindo, Organda  tidak nampak.

                Dalam dialog  tersebut A2P3 tetap menuntut pada tuntutan awal bahwa mereka tetap menginginkan komoditi curah yang terdiri dari pupuk, jagung, garam, kacang kedelai, arang, bungkil, dan cornel/sbm untuk dikarungkan. “Bila tuntutan ini tidak dikabulkan maka kami akan tetap mengelar aksi menginap di sini(DPRD-red), dan kami akan menambah massa kami hingga tuntutan kami dikabulkan” demikian kata Agus ketika berdialog dengan komisi IV.

                Selain itu Agus mengatakan bahwa mereka merasa dikhianati dengan terbitnya surat edaran dari gubernur No.270/3544/II.03/2011 yang ditandatangani Sekdaprov Berlian Tihang. Surat edaran mengganggap sistem pelaksanaan bongkar muat komoditas curah import yang dikemas dapat menghambat kelancaran kegiatan  kepelabuhan dan memperlemah daya saing pelabuhan serta merusak perekonomian nasional di provinsi Lampung. “Dalam alinea 3 sangat jelas mengindikasikan akan membenturkan kami dengan pihak aparat, saat ini dimunculkan isu seolah-olah kami akan melakukan tindakan anarkis seperti pemalangan mobil-mobil, serta pembakaran dipelabuhan panjang, pada hal itu tidak benar. Akibatnya saat ini di sana dilakukan pengawalan dari Marinir bila tidak ada DO kami tidak diizinkan masuk dengan alasan keamanan, hal tersebut jelas mematikan usaha kami” tutur Saprudin di hadapan komisi IV.

                Terkait dengan surat edaran tersebut A2P3 melalui Kordinator aksinya Agus Saprudin menuntut Gubernur untuk meminta maaf dihadapan publik dan melakukan klarifikasi serta menuntut agar 7 point tuntutan mereka direalisasikan. A2p3 mengancam bila tuntutan tersebut diabaikan mereka akan mengangkat kasus ini ke Lembaga Amnesty Internasional dan Embargo ke Lembaga Internasional Maritime Organization (IMO).

                Yandri Nazir selaku pimpinan rapat menanggapi keluhan dari perwakilan A2P3 dan akan berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut.  “Persoalan ini kami tampung untuk dipelajari dahulu kemudian akan kita carikan solusi terbaik,  dalam waktu dekat ini kita akan mencoba menghubungi pihak-pihak yang terkait untuk membahas persoalan ini, kami berharap bapak-bapak bersabar” katanya dihadapan para perwakilan A2P3 dan sejumlah awak media.

                Menanggapi ancaman para pendemo untuk menggelar aksi menginap dan menambah kekuatan massa bila tuntutannya tidak dikabulkan Yandri mempersilahkan saja asal tidak anarkis dan melanggar hukum “Itu adalah hak saudara-saudara, dengan catatan bahwa kita negara hukum. Saya harapkan aksi ini tidak anarkis, sebab bila anarkis akan merugikan bapak-bapak sendiri” demikian kata Yandri. (Fey)

Korpri Duga Ada Korupsi di Dinas Pendidikan Kota

Bandar Lampung, Komering Post- Bergerak dari tugu Gajah tepat 09.30 wib aksi massa  yang menamakan dirinya KORPRI (Koalisi Organisasi Pemberantasan Korupsi) melakukan demonstrasi mengusung isu tentang pemberantasan korupsi. Aksi massa tersebut diikuti kurang lebih 240 orang dengan membawa spanduk besar bertulikan Koalisi Organisasi Pemberantasan Korupsi.

            Dalam pernyataan sikapnya Korpri yang dipimpin korlap Abzari Zahroni menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas. “Perkembangan korupsi saat ini semakin meningkat setiap tahun , terlihat dari jumlah kasus yang semakin meningkat dan semakin besarnya jumlah kerugian negara yang terjadi. Dan dari segi kualitas pun tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya telah memasuki seluruh aspek masyarakat” katanya dalam orasi.

            Meningkatnya tindak pidana korupsi ini tentunya akan membawa bencana terhadap sendi kehidupan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi ini juga telah melanggar hak- hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu tindak pidana korupsi ini bisa digolongkan tindak kejahatan luar biasa. Begitu juga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara tuntutan yang luar biasa pula.

            Abzari menjelaskan saat ini perlu adanya penanaman kesadaran prilaku kepada seluruh masyarakat terhadap tindakan korup khususnya kesadaran bagi pelaksanaan kebijakan di Indonesia. Untuk menanmkan kesadaran prilaku anti korupsi dibutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat khususnya lembaga lembaga anti korupsi.

            Korpri yang terdiri dari LSM Fokal, Leak, Tim Analisis Mahasiswa, Gemapela, Tegar, LKLM, dan LPI Lampung memandang perlunya gerakan anti korupsi yang konsisten di bumi Lampung Korpri berharap dengan adanya keberadaan LSM ini nantinya dapat memberikan sumbangan nyata terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di provinsi Lampung.

            Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan saat ini adalah melakukan presure terhadap dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terkait pelaksanaan pengadaan seragam SD/MI dan SMP/MTS, berupa dasi, tas, sepatu, kaos kaki, alat tulis (buku, pulpen, pensil, penghapus, penggaris, peraut) tahun anggaran 2011 senilai Rp. 9.959.322.000,- yang diduga kuat melibatkan pejabat dinas pendidikan kota Bandar Lampung dan dua oknum anggota DPRD kota Bandar Lampung selaku pemenang tender.

            Abzari juga menjelaskan bahwa hasil investigasi Korpri terkait kegiatan tesebut ditemukan beberapa kejanggalan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara khususnya kerugian bagi siswa penerima bantuan. “Setelah kami cek ternyata alamat perusahaan pemenang tender yang berlokasi di Bandung dan jawa Barat tidak jelas keberadaannya, kemudian adanya pengurangan volume jumlah paket bantuan dibeberapa sekolah yang  tersebar di tiga belas kecamatan di kota Bandar Lampung. Kami temukan adanya tas yang tidak sama dengan tas yang seharusnya diterima oleh siswa hal ini merupakan dugaan bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan barang ini tidak sesuai dengan spesifikasinya” ujarnya lagi.

            Berdasarkan temuan temuan tersebut Korpri meminta kepada kejaksaan negeri Kota Bandar Lampung agar mengusut tuntas dugaan KKN dilingkungan dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung pada pengadaan seragam SD/MI dan SMP/MTS tahun anggaran 2011 senilai Rp. 9.959.322.000,- yang diduga melibatkan oknum pejabat dinas pendidikan dan dua orang anggota DPRD kota Bandar Lampung selaku pelaksana proyek. Aksi yang ditujukan ke dinas pendidikan kota Bandar lampung ini berjalan tertib dan membubarkan diri pukul 10.45. wib. (Fey)

Demokrat Siapkan Tim Survei Untuk Pemenangan Pilkada

Bandar Lampung, Komering Post- DPD Demokrat Lampung siapkan tim 9 dan tim survei untuk menjaring calon bupati di tiga kabupaten yaitu Tulang Bawang, Tanggamus, dan Lampung Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris DPD Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad di kantor DPD Demokrat kemarin (05/12)

Fajrun mengungkapkan secara gamblang tentang mekanisme pencalonan melalui Partai Demokrat. Menurut nya nantinya akan dibentuk tim yang bernama tim 9 yang merupakan gabungan dari tiga unsur yaitu 3 orang dari DPP, 3 orang dari DPD, 3 orang lagi dari DPC. “ Tim 9 inilah yang nantinya bertanggung jawab menyiapkan pendaftaran, penyaringan dan penjaringan calon’” tuturnya menjelaskan.

“Selanjutnya calon menyampaikan misi dan visi dihadapan pengurus DPD, DPC hingga pengurus tingkat ranting. Dari hasil penjaringan tersebut nantinya akan dilihat siapa siapa saja yang memilik program yang benar benar dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat” katanya lagi membeberkan mekanisme pencalonan. “Struktur dari bawah inilah nantinya yang akan memberikan masukan kepada Partai tentang siapa saja yang layak masuk dalam bursa pencalonan dan dilaporkan kepada tim 9” tambahnya lagi.

           

Tahapan selanjutnya menurut Fajrun, yang juga merupakan salah satu mantan jurnalis senior ini adalah Tim 9 kemudian melakukan perengkingan siapa saja bakal calon yang terpilih tersebut. Hasil dari perengkingan ini kemudian dirapatkan di DPD dan dilakukan pematangan. “Sebab ketua tim 9 juga merupakan ketua DPD, sedangkan sekretaris tim 9 adalah ketua DPC setempat. Hasil dari rapat tersebut kemudian direkomendasikan ke DPP, dan setelah itu hasil dari keputusan tersebut baru dipadukan dengan hasil dari tim survei” katanya dengan semangat.

      

 Untuk tahapan survei minimal diadakan tiga kali survei. Hal itu dilakukan sebagai upaya agar calon yang dihasilkan nanti adalah benar benar merupakan pilihan dan keinginan mayoritas masyarakat setempat. “Hasil survei itu nantinya akan dibeberkan ke masyarakat untuk menilai tingkat elektibilitas dan kapabilitas calon, namun semua keputusan nantinya tetap berada di DPP” lanjutnya.

          

 Menurut Fajrun, mekanisme dan aturan yang akan diberlakukan tersebut sudah baku dan harga mati, hal itu akan diberlakukan kepada siapa saja baik untuk kader internal maupun eksternal yang akan maju mencalonkan diri. Fajrun  menjamin bahwa tidak akan ada cara cara kotor untuk menggoalkan calon tertentu” Tidak ada acara potong kompas atau bermain bawah meja, bila ada yang mengatakan sudah mengantongi rekomendasi DPD itu bohong, karena tahapannya saja saat ini baru akan dilaksanakan” jelasnya lagi.

 Ketika ditanyakan tentang siapa saja yang akan maju kepertarungan di tiga Kabupaten dia juga menjelaskan saat ini sudah ada beberapa yang mencoba untuk maju tapi itu baru wacana seperti  Hery Wardoyo yang akan maju di tuba, Firman Yani dan Sundari dari Lampung Barat, dan H.M. Umar mantan ketua DPC Tanggamus.

          

Mengenai koalisi, Fajrun mempersilahkan kepada DPC untuk menjalin koalisi dengan siapa saja termasuk PDIP. Dengan catatan memiliki pemahaman yang sama dan semangat yang sama untuk memenangkan pilkada.

          

Ketika diminta komentarnya mengenai rencana pemenangan BE 1 Fajrun menjelaskan bahwa belum ada pembicaraan kearah itu.”Saat ini kami masih fokus penanganan pilkada di tiga daerah tersebut, dan mengenai pemenangan BE 1 akan dibahas lebih lanjut”. Katanya menolak berkomentar masalah siapa yang akan di gadang untuk menjadi calon BE 1. Saat disinggung apakah ketua DPD Demokrat Ridho Ficardo akan maju kepencalonan dia mengatakan itu mungkin saja. “soal itu akan kita bahas lebih lanjut setelah pemenangan di tiga kabupaten ini selesai” katanya menutup pembicaraan.(Fey)

            

Juprius Membantah Bila Dikatakan Tidak Aktif

Bandar Lampung, Komering Post- Ketika ditemui di Kantor DPD Hanura Juprius membantah bila dikatakan tidak aktif. Dia menyatakan bahwa tudingan dia tidak aktif itu salah besar. “Itu hanya isu saja, saat ini saya siap menyokong partai dan all out, saya sudah lelah dengan persoalan konflik dan saya tidak mau ada konflik lagi” katanya dengan nada tinggi ketika diminta tanggapannya mengenai sorotan seringnya dia tidak hadir pada acara partai dan rapat rapat partai.

Perlu diketahui bahwa tudingan tersebut sempat jadi pembicaraan hangat ketika acara Pelantikan Bappilu, Bandiklat, dan LBH Hanura di gedung global surya sabtu lalu (03/12). Pertanyaan tentang tidak aktifnya beberapa pengurus DPP Hanura sempat dilontarkan Anggota DPR RI Ferdinan Sampurna Jaya, yang juga merupakan mantan ketua DPD Hanura periode sebelum kepengurusan DR, (Can) Andi Surya, MM.

                Menurut Juprius dia selama ini tetap aktif dan tidak pernah meninggalkan tugas partai. Dia memang mengakui sering tidak hadir pada rapat-rapat partai tapi itu sudah melalui mekanisme seperti minta izin karena berhalangan. Ketika disinggung ketidak hadirannya ketika pelantikan Bappilu dia menyatakan sudah mengirimkan pesan singkat ke ketua DPD Dr (Can) Andi Surya.MM untuk berhalangan hadir karena ada acara keluarga di Jakarta. “Saya sudah kirim sms ke ketua (Andi surya-red) minta izin bila saya berhalangan hadir ke acara pelantikan Bappilu karena ada saudara saya yang menikah di Jakarta, dan dijawab ok oleh ketua” tuturnya sambil menunjukkan pesan singkat tersebut.

                “Mungkin yang dimaksud beberapa pengurus yang tidak aktif dalam pembahasan tersebut bukan saya tapi pengurus yang lain. Pengurus DPD Hanura kan bukan saya saja” katanya lagi. Dia juga menambahkan bahwa bila dia tidak aktif tentulah kegiatan tidak akan bisa berjalan. “Terbukti di acara tersebut surat suratnya tetap saya tanda tangani” tandasnya lagi.

                Aroma ketidak harmonisan antara pengurus DPD Hanura nampaknya sedikit demi sedikit mulai terkuak. Salah satu wakil ketua Edwar Marpaung,  juga menyatakan ketidak puasannya dengan kondisi partai yang terjadi saat ini. “Selama saya jadi wakil ketua tidak ada job diskription yang jelas, saya tidak tahu apa tugas saya disini?” katanya mempertanyakan.

 Edwar Marpaung yang juga salah satu pengurus DPD Hanura yang tidak aktif dan menolak hadir ketika acara pelantikan Bappilu di gedung Global Surya yang lalu, dengan alasan karena acara tersebut dilakukan di Gedung Global Surya yang notabene adalah lingkungan pendidikan. “Kenapa tidak di DPD saja yang areanya netral, tentu saya mau hadir, saya memang menerima undangan, tapi karena bukan di DPD saya menolak hadir” katanya menjelaskan alasan kenapa dia tidak mau hadir.

                Dia mengungkapkan bahwa saat ini memang terjadi blok blok di DPD Hanura Lampung, dan suasananya dirasakan tidak kondusif. Dan dia berharap persoalan itu harus segera diselesaikan.”Saya setuju dengan pernyataan Ferdinan Sampurna Jaya bahwa DPD harus tegas dan jeli dengan kondisi partai saat ini, bila memang harus ada resuffle ya segera dilakukan saja” katanya dengan nada tinggi.

                Edwar berharap persoalan internal ini segera dibereskan sebelum melangkah lebih jauh lagi. “ Jangan seperti pohon yang belum kuat akarnya namun dipaksa untuk berbuah banyak. Bappilu, Badiklat, LBH sudah dibentuk tetapi struktur kepengurusan tidak solid” demikian dia menganalogikan keadaan Hanura saat ini.

                Namun pengurus DPD Hanura yang lain Sukoyo,SE yang menjabat wakil sekretaris menolak tudingan Edwar bahwa ada blok blok di DPD Hanura. “Menurut saya itu tidak benar, tidak ada kubu kubuan di sini. Arahan kita jelas kok dan semua ada mekanismenya, semua pengurus setiap ada acara selalu diundang dan dihubungi, bila tidak hadir ya itu salahnya sendiri’. Katanya menjelaskan tentang tudingan Edwar. (fey)