HAKIM BENARKAN ADANYA BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT

Bandar Lampung,- Ditemui setelah Diskusi Publik yang diselenggarakan MPW (Majelis Pertimbangan Wilayah) Lampung di Hotel Markopolo Teluk Betung. Abdul Hakim, Anggota DPR RI dari Komisi 5 yang menangani masalah Pembangunan dan juga merupakan kader PKS membenarkan adanya bantuan dari pemerintah pusat dalam perbaikan jalan di propinsi Lampung.

                Dia mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu Gubernur Lampung Syahrudin ZP. Pernah menyampaikan aspirasi kepadanya . Menurutnya memang dahulu ada kebijakan pemerintah pusat untuk pemberian bantuan dalam penanganan jalan propinsi dan kabupaten kota tidak bisa dibiayai oleh APBN . Tapi kemudian Komisi lima DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk merubah kebijakan itu. Menurut hakim memang kemampuan pembiayaan APBD Lampung itu sangat sangat tidak mungkin untuk membiayai jalan propinsi yang tingkat kehancurannya melebihi jalan Nasional.”Jalan Nasional kan kita tahu hanya beberapa ruas saja yang belum sesuai standar, sedangkan jalan propinsi kita lihat sendiri kerusakannya diatas 50%. Oleh karena itu Komisi 5 mendesak pemerintah agar dicari jalan keluarnya agar jalan Propinsi itu bisa di danai APBN. Akhirnya disepakati Gubernur atau Bupati/walikota supaya mengirimkan surat ketidak mampuan atau usulan untuk dibiayai APBN”. Terangnya.

                Mengenai hasilnya dia mengatakan saat ini hal itu sudah diusulkan dan kemungkinan besar akan segera dibiayai APBN, sudah dipastikan salah satunya adalah jalan dari Panjang hingga Sribawono. Sedangkan untuk jalan jalan yang lain tetap diperjuangkan agar juga mendapat bantuan dari APBN.”Inikan kebijakan baru mudah mudahan jalan jalan yang lainnya nanti dapat dianggarkan” katanya.

                Hakim juga mengatakan bahwa alokasi anggaran perbaikan dari bantuan APBN untuk Propinsi Lampung sebesar 50 M. Namun dia belum berani memastikan besarannya. “Mudah mudahan jumlahnya seperti itu (50 M red) tapi saya takut nanti ketika dibuka kok meleset, tapi yang jelas itu kita sudah minta minimal 50 M”, katanya berujar. Hakim berharap agar pemerintah dan masyarakat menjaga jalan ini bersama sama sesuai dengan fungsinya.

                Untuk proyek Jalan Nasional, kedepan ini dia menargetkan untuk penyelesaian pelebaran ruas jalan lintas Timur dan jalan Sukarno Hatta. Kemudian ada beberapa tambahan jalan di lintas barat menuju Krui. “Saya akan mengusulkan pebaikan jalan menuju Pelabuhan Bandar Baru Serei. Disana ada jalan penghubung menuju bandara, panjangnya ada beberapa kilo” katanya. Ketika ditanya apakah jalan itu akan dijadikan jalan Negara dia mengatakan bahwa jalan tersebut sangat strategis yang menghubungkan antara jalan Nasional dan Bandara maka dari itu bisa dibiayai oleh APBN.” Waktu itu Pak Dirjen nya sudah menyepakati tapi nilai nominalnya saya tidak begitu ingat” katanya lagi.

                “Mengenai jalan Sukarno Hatta meskipun itu adalah bantuan Bank dunia tapi mekanismenya harus masuk kedalam APBN dahulu. Persoalan disini kan adalah pelebaran jalan dan musti ada pembebasan tanah. Bila tanahnya belum dibebaskan maka tidak bisa dianggarkan dalam APBN. Kita tidak mau pengalaman yang dulu terjadi lagi, APBN sudah menganggarkan tapi ternyata tanahnya belum dibebaskan” demikian katanya mengakhiri.(FERRY SUSANTO)