Hatta Rajasa saat acara siraman anaknya, Siti Rubi Aliya Rajasa di Fatmawati Golf Mansion, Selasa (22/11/2011).
JAKARTA, Komering Post- Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi meminta
Presiden SBY jujur, terkait asal usul dana yang didapatkannya untuk
membuat pesta resepsi pernikahan putranya Edy Baskoro Yudhoyono atau
Ibas dengan Aliya Radjasa, putri Ketum DPP PAN, Hatta Radjasa.
Terlebih, LSM Bendera sebelumnya merilis biaya pernikahan Ibas-Alya, mencapai Rp 12 miliar.
Padahal, Ucok menjelaskan, harta kekayaan SBY dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diberikan sebelum pilpres 2009 lalu hanya sebesar Rp 7 miliar.
“SBY harus jawab pertanyaan rakyat Indonesia. Darimana dia mendapatkan uang untuk membuat perhelatan sebesar itu
yang kabarnya mencapai Rp 12 miliar. Dalam LHKPN yang diberikannya pada
2009 kekayaan yang dimilikinya hanya Rp 7 miliar. SBY, tak mungkin
menjual harta kekayaannya atau berhutang hanya untuk mengelar resepsi
pernikahan putra bungsunya itu, ” ujar Uchok kepada wartawan di DPR,
Jakarta, Selasa (22/11/2011).
Klarifikasi melalui Mensesneg Sudi
Silalahi, sebelumnya sudah menegaskan, pernikahan Ibas-Alya, tak
memakai uang negara. “Kalau uang negara tidak digunakan, sementara uang
SBY, tak cukup membuat perhelatan besar. Paling tidak, menurut data
LHKPN. Jadi, pakai uang siapa perhelatan itu digelar?” Ucok
mempertanyakan.
Ucok kemudian mengkritik sikap Presiden SBY yang
dianggapnya tidak konsisten. Mengajurkan rakyat hidup sederhana
kementriannya diminta untuk menghemat anggaran negara, tapi justru, SBY
malah membuat perhelatan senilai miliaran rupiah ditengah kondisi
bangsa seperti saat ini.
“Saya rasa masyarakat bertanya-tanya
apa benar SBY kekayaannya cuma Rp 7 miliar? Jadi, SBY jujur saja,
berapa sebenarnya kekayaan yang dimiliki. Jangan rakyat disuruh hidup
sederhana sementara dia malah hidup mewah,” Ucok menandaskan.
SBY
pun menurutnya lagi, diminta untuk jujur dalam hidup. Berbohong,
sambung Ucok lagi, adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh pejabat
publik. Uchok kemudian meminta keseriusan KPK dalam menginvestigasi
kekayaan para pejabat negara.
Uchok menduga, laporan LHKPN
adalah laporan tidak benar karena hanya menerima laporan yang diberikan
para penyelenggara negara saja.
“Kalau KPK benar, maka LHKPN para
pejabat negara yang abal-abal itu harusnya diivestigasi. Jangan
menerima begitu saja laporan itu," tegas Ucok.
Penulis: Rachmat Hidayat | Editor: Johnson Simanjuntak
Sumber : tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar