ADA yang menarik dari pernyataan Wakil Presiden Boediono terkait dengan kemiskinan. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan.
"Dulu di masa lampau, teori trickle down effect (teori menetes ke bawah seiring dengan pertumbuhan ekonomi), tunggu saja tetesan, hilang kemiskinan. Dulu banyak, sekarang tidak ada. Kemiskinan hanya hilang oleh pertumbuhan ekonomi, dan juga intervensi pemerintah," kata
Boediono.
Berbeda dengan Boediono, Menteri Cina Urusan Kemiskinan Fan Xiaojian menilai untuk menekan jumlah penduduk miskin, pemerintahnya tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata. Tapi, harus ada intervensi kebijakan.
Beberapa kebijakan yang diambil Cina adalah penghapusan pajak pertanian, subsidi pertanian, sistem jaminan sosial, dan pendidikan dasar gratis. Bahkan korupsi pun menjadi perhatian. Pasalnya, korupsi ikut memiskinkan masyarakat.
Karena itu, wajar sejak membuka diri di era 1980-an, Cina berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 224 juta orang.
Lihatlah Indonesia. Kemiskinan makin meningkat saja. Baru-baru ini Perkumpulan Prakarsa menyatakan selama tiga tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat hingga 2,7 juta orang. Pada 2008, masih berada di angka 40,4 juta orang. Sedangkan tahun 2010 meningkat jadi 43,1 juta jiwa.
Ironisnya, jumlah penduduk miskin di negara kita ini merupakan tertinggi di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Bila dibandingkan dengan Laos dan Kamboja saja, Indonesia jauh tertinggal dalam kebijakan pengentasan kemiskinanannya.
Kabarnya, sulitnya mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan juga banyak terkait dengan politik anggaran yang tak memihak masyarakat miskin (pro-poor policy, pro-poor budget) atau tak kompatibel dengan tujuan kesejahteraan. Benarkah demikian? Bisa jadi benar.
Lihat saja. Sebagian besar APBN kita terkuras untuk belanja rutin alias membiayai birokrasi yang ternyata tak mampu menjalankan fungsinya, sehingga justru lebih banyak jadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan penyejahteraan rakyat. Anggaran rutin menyedot 40 persen lebih APBN.
Anggaran untuk belanja pegawai, tunjangan, fasilitas, dan biaya perjalanan serta membayar utang terus meningkat, sementara pada saat yang sama anggaran untuk subsidi dan belanja sosial justru turun.
Untuk belanja pegawai dan membayar cicilan utang saja tahun lalu Rp 162,6 triliun dan Rp 153,6 triliun. Sementara, anggaran untuk pengurangan kemiskinan hanya Rp 80 triliun. Anggaran untuk belanja kesehatan hanya sekitar 2,2 persen dari total APBN-P 2010 dan kurang dari 1 persen dari PDB.
Banyaknya orang miskin di Indonesia rupanya membuat negara tetangga kita, Australia iba. Karena itulah kemudian mereka menggelontorkan bantuan hingga 500 juta dolar Australia bagi penanganan kemiskinan di sejumlah wilayah di Indonesia: Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, dan Jawa Barat.
Kita berharap bantuan tersebut benar-benar digunakan penanganan kemiskinan. Bukan diselewengkan alias dikorupsi. Kalau itu yang terjadi maka jumlah orang miskin makin meningkat saja. (*)
sumber: tribunlampung.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar