Pengurus Humanika Diintimidasi

Bandar Lampung (Lampost): Aksi demo yang dilakukan pengurus Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Selasa (8-11), berbuntut panjang. Pengurus LSM ini diintimidasi seseorang yang mengaku jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung.

Khawatir terjadi masalah yang tak diinginkan, pengurus Humanika itu, Kamis (10-11), mendatangi Mapolda Lampung untuk melaporkan aksi intimidasi tersebut.

Koordinator Humanika Basuki mengatakan mereka datang untuk menemui Kapolda Brigjen Jodie, tapi karena Kapolda tak memiliki waktu, mereka akhirnya diterima staf Humas.

Menurut Basuki, intimidasi itu terjadi Rabu (9-11), pukul 21.30, sehari setelah aksi demo digelar, oleh Situmorang yang mengaku sebagai jaksa di Kejati Lampung.

Dia menjelaskan Situmorang mendatangi Sekretariat Humanika di Gang Lambang, Pagaralam, Kedaton, meminta pengurus Humanika tidak melanjutkan aksi demo, cukup melaporkan langsung ke Kejati Lampung.

Tindakan yang dilakukan Situmorang itu dinilai para pengurus Humanika berlawanan dengan semangat demokrasi dan bertentangan dengan kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum.

Hingga kini, Basuki mengaku tidak yakin kebenaran identitas orang yang datang ke Sekretariat Humanika itu adalah seorang jaksa di Kejati Lampung. "Karena itu, kami melapor, sebab ragu kalau yang melakukan intimidasi itu benar-benar jaksa," kata dia.

Staf Humas Polda Lampung menyarankan Humanika melaporkan hal tersebut ke Polsek Kedaton yang menaungi wilayah tempat kejadian. "Kami akan membuat laporan resmi ke Mapolsek Kedaton, Jumat (11-11), soal intimidasi itu," ujar dia.

Sebelumnya, massa yang menamakan diri Humanika itu berunjuk rasa menuntut transparansi keuangan dan penggunaan anggaran RSUDAM Lampung.

Demo itu terkait dengan tarif rawat inap RSUDAM kelas III dari Rp20 ribu menjadi Rp45 ribu, tapi tidak diikuti dengan kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD) dari rumah sakit tersebut terhadap pemerintah.

Aksi demo dilakukan di depan ruang utama RSDUAM, tak jauh dari ruang ICU RSUDAM

.

Selain meminta transparansi, juga disampaikan desakan audit investigasi terkait dengan realisasi pendapatan RSUDAM.

Massa juga meminta RSUDAM memberi pelayanan kesehatan yang layak terhadap semua pasien, dan tidak melakukan malapraktek. Massa menuntut RSUDAM memberi laporan atau transparansi penggunaan anggaran 2011 dan 2010.

Basuki menjelaskan alokasi anggaran untuk RSUDAM meningkat menjadi Rp155,24 miliar yang seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Sayangnya, dia melanjutkan, meskipun sudah ada peningkatan alokasi anggaran dan kenaikan tarif, pelayanan kesehatan masih terkesan buruk dan belum maksimal. (MG7/K-1)